Article
KUHP Buku Kesatu
Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diundangkan...
UU no 1 tahun 2023 tentang KUHP
Rapat paripurna DPR tanggal 6 Desember 2022 akhirnya mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang...
Prinsip Dasar Pembuktian Hukum Acara Perdata
Dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut parallel dengan asas actori incumbit prabotio. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka...
Paradoksal Perkara Wanprestasi dan Penipuan
Salah satu pertanyaan mendasar yang sering diajukan oleh klien kepada seorang advokat serta pertanyaan ini menjadi ‘trending topic’ di dunia maya adalah dapatkah perkara wanprestasi berubah menjadi penipuan ? atau singkat kata dapatkah perkara perdata bergeser menjadi...
Asas Pengujian Ex Tunc dan Ex Nunc
Salah satu fundamentum petendi yang menjadi pokok gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara (KTUN) tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur bertentangan KTUN tersebut dengan peraturan...
Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) pada...
Hal Ihwal Daluwarsa Dalam Hukum Perdata
Pembahasan daluwarsa merupakan bab terakhir yang diatur dalam KUHPerdata, secara sistematik pengaturan daluwarsa dibagi kedalam beberapa judul yakni : Ketentuan umum mengenai daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 1946 sampai dengan pasal 1962, daluwarsa sebagai...
Grosse Akte: Akte yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial
Salah satu kelemahan dalam proses penanganan perkara perdata melalui pengadilan adalah terkait ketidakpastian waktu demi untuk mendapatkan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Bahkan setelah mendapatkan putusanpun, belum tentu yang dimenangkan oleh pengadilan...
BJR dalam perkara Pidana Perseroan Terbatas BUMN
Pada hakikatnya doktrin business judgement rule merupakan sebuah doktrin yang mengajarkan bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya membawa kerugian bagi perseroan. Dasar pemikirannya...
Memaknai Business Judgement Rule Dalam UUPT
Direksi Perseroan memiliki fungsi utama untuk menjalankan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan serta core business usaha sebuah perusahaan. Dalam rangka menjalankan usaha Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan dalam rangka...
Perma nomor 1 Tahun 2019: Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Elektronik
Pada bulan Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Admistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Beleid ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, Pengadilan...
Stay updated with our latest articles and news.
Office Hours
Working Hours
9:00 am to 6:00 pm
OFFICE ADDRESS
Jl Tebet Raya No. 2B
Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12810






