tentang perjanjian tidak tertulis

tentang perjanjian tidak tertulis

Dalam hukum perdata, bentuk perjanjian terdiri dari 2 macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Dalam penerapannya di masyarakat, perjanjian tidak tertulis lebih banyak terjadi, hal ini tentu tidak terlepas karena adanya hubungan kekeluargaan atau...
Pokok Perubahan UU ITE

Pokok Perubahan UU ITE

Pada tanggal 2 januari 2024 Presiden Jokowi telah menandatangani UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Artinya, perubahan ini adalah yang kedua setelah pada tanggal 25 November...
Larangan Bekerja pada Perusahaan Kompetitor

Larangan Bekerja pada Perusahaan Kompetitor

Pada beberapa perusahaan menerapkan pembatasan kepada karyawannya untuk tidak bekerja di tempat lain yang memiliki bidang usaha sejenis atau perusahaan kompetitor dalam waktu tertentu, apakah ini boleh? Bagaimana kedudukannya dalam hukum? Beberapa perusahaan...
Pencemaran Nama Baik setelah Putusan MK

Pencemaran Nama Baik setelah Putusan MK

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan judicial review atas perkara nomor No. 78/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Haris Azhar, Fatiah Maulidiyanty, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),  dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan amar putusan sebagai...
Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia

Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia

Khusus dalam konteks bisnis, Indonesia sebagai salah satu contoh, berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hingga tahun 2023, Indonesia telah menjalin hubungan transaksi bisnis non minyak dan gas bumi (non migas) dengan 239 negara, dalam pola...
Sanksi Administratif Hukum Persaingan Usaha

Sanksi Administratif Hukum Persaingan Usaha

Dalam ketentuan hukum persaingan usaha, sanksi dibagi dalam 2 kategori yaitu, sanksi pidana dan sanksi administratif. Dalam ketentuan Undang-undang nomor UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi pidana diatur dalam pasal...
Menolak Warisan Hutang, Bisakah?

Menolak Warisan Hutang, Bisakah?

Warisan merupakan hal yang sering menjadi obyek sengketa dalam hukum perdata, meskipun para pihak masih dalam ikatan saudara. Sengketa warisan ini jika kita menuliskan kata kunci tersebut dalam direktori putusan Mahkamah Agung terdapat 6.908 putusan. Angka tersebut...
KEWENANGAN KPPU DALAM BISNIS  KEMITRAAN

KEWENANGAN KPPU DALAM BISNIS KEMITRAAN

Dalam dinamika ekonomi modern, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan integritas pasar. Sebagai lembaga yang independen di Indonesia, KPPU memiliki kewenangan yang luas dalam menangani perkara yang...
Kekuatan pembuktian Akta Otenik

Kekuatan pembuktian Akta Otenik

Hal prinsip yang dapat menentukan sebuah kebenaran adalah adanya alat bukti. Dalam hukum perdata kita mengenal alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR,  terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat buki tulisan...
WordPress Lightbox